Ribuan Guru Maluku Berkesempatan Ikuti Program Afirmasi

Ribuan Guru Maluku Berkesempatan Ikuti Program Afirmasi

Ribuan guru di Provinsi Maluku mendapatkan kesempatan mengikuti program afirmasi guna

meraih gelar sarjana strata satu dari Universitas Terbuka (UT) agar tidak dialihfungsikan menjadi tenaga administratif.

“Yang sudah tervalidasi saat ini ada 7.032 guru SD ditambah guru SMP dan SMA sederajat agar mereka tidak dialihfungsikan menjadi tenaga administrasi sesuai ketentuan Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen,” kata Kadis Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Maluku, Saleh Thio di Ambon, Rabu (24/6).

Penjelasan Saleh disampaikan dalam rapat kerja dengan pimpinan dan anggota komisi D DPRD

Maluku yang dipimpin Suhfi Madjid.

Jumlah guru yang sudah tervalidasi ini masih akan bertambah karena para guru di seluruh kabupaten dan kota masih diberi ruang hingga Agustus 2015 dan mereka akan diberi kesempatan kuliah pada 27 titik yang dibuka pihak UT di Maluku.

Menurut Saleh, bila ribuan guru ini tidak mengikuti program S1 dan hanya mengandalkan ijazah SMA

sederajat, maka mereka tidak diperkenankan lagi berdiri di depan kelas memberikan mata pelajaran kepada siswa.

Karena dalam UU tersebut telah mengatur setiap guru yang belum memiliki gelar S1 akan dialihkan sebagai tenaga administrasi.

“Maluku dijadikan sebagai pilot project program afirmasi tahun ini dan pemerintah pusat telah menyiapkan dana bantuan pendidikan bagi para guru tersebut. Guru SD dan SMP akan mendapatkan Rp3,5 juta per guru setiap tahun, dan Rp5,5 juta bagi untuk guru SMA,” katanya.

Saleh mengatakan, kalau sampai bulan Agustus 2015 masih ada tambahan maka jumlahnya akan berubah dan para peserta akan mengikuti kuliah di UT secara bervariasi antara satu sampai dua tahun dengan menggunakan pola PPKHB.

Pola ini berupa pengakuan dari hasil penilaian kinerjanya, dimana ada point-point tertentu yang nanti disinkronkan dengan nilai mata kuliah.

Dia menambahkan, penerapan UU nomor 14 tahun 2005 belum terlambat meski sekarang baru di-“support” karena selama ini ada langkah-langkah yang dilakukan tetapi keterbatasan fiskal, sedangkan kalau menggunakan sumber dana dari APBD sangat terbatas jumlahnya.

“Jadi kita harus bersyukur karena ada perhatian luar biasa dari pemerintah yang menyiapkan dana bantuan pendidikan ini dalam APBN sehingga mereka bisa lolos dari ancaman UU guru dan dosen untuk tidak dialihkan sebagai tenaga administrasi,” katanya. (ant/tm)

 

Baca Juga :