Ditjen PPI Terbitkan 268 Izin dalam Empat bulan

Ditjen PPI Terbitkan 268 Izin dalam Empat bulan

Ditjen PPI Terbitkan 268 Izin dalam Empat bulan

Ditjen PPI Kominfo

Dengan pencapaian itu berarti Ditjen PPI Kominfo rata-rata berhasil menerbitkan lebih dari 60 izin per bulan, atau 2 (dua) buah izin per hari. Rincian 268 perizinan tersebut adalah; 152 izin penyelengaraan jasa telekomunikasi, 66 izin penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, dan 50 izin penyelengaraan pos.

Direktur Jenderal PPI Kominfo, Ahmad M Ramli, mengatakan bahwa pelaksanan sistem perizinan berbasis SIPPP DI  HATI ini sesuai dengan arahan Menteri Kominfo Rudiantara.

“Sesuai arahan tersebut proses perizinan pada Ditjen PPI telah terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS) dan dilakukan secara online melalui sistem informasi perizinan SIPPP DI HATI,” jelasnya.

Komitmen Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memberikan layanan terbaik agar iklim berusaha di Indonesia lebih baik ini, mendapatkan apresiasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Inovasi layanan prima bertajuk SIPPP DI HATI yang dilaksanakan Kementerian Kominfo ini terpilih menjadi salah satu Top 99, sebagai inovasi pelayanan publik 2018.

“Kominfo saat ini menyumbang PNBP Rp 21 Triliun setiap tahun, dan menjadi kontributor  PNBP terbesar kedua setelah Kementerian ESDM,” ujar  Dirjen PPI Kemkominfo, Ahmad M Ramli.

Dalam sesi wawancara, Dirjen PPI Ahmad M. Ramli, memaparkan SIPPP DI HATI itu sebuah inovasi yang mengubah sistem perizinan dari sebelumnya bersifat manual menjadi sistem perizinan online sehingga lebih transparan, proses cepat, akses mudah, minimalisasi resiko, keamanan terjamin dan lebih efisien.

“Kami melakukan layanan terpadu berbasis online dan ada pengaduan serta call center yang terintegrasi. Keuntungan bagi pengguna, layanan 100% online bisa memangkas waktu layanan sampai 80%,” jelasnya.

Satu Hari Selesai

Berbasis SIPPP DI HATI yang diluncurkan tahun 2016, Ditjen PPI Kemenkominfo menjamin proses perizinan dapat selesai dalam satu hari. Dengan layanan SIPPP DIHATI memungkinkan pengguna layanan mengajukan, memantau dan mendapatkan izin secara online dan same day service jika semua syarat sudah terpenuhi.

“Kami memadukan  Sistem Layanan Online Perizinan Penyelenggaraan Pos dan Informatika (e-Licensing), Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pelimpahan Kewenangan, dan Call Center 159,” jelas Dirjen Ahmad M Ramli seraya menekankan bahwa pemanfaatan layanan online mampu melakukan rebirokratisasi dengan memangkas sejumlah meja atau persetujuan yang harus dilalui sehingga lebih cepat dan efisien.

Tak hanya itu, manfaat lain dengan sistem yang online adalah mampu mengintergrasikan dengan beberapa kementerian ataupun lembaga negara lainnya. Sistem ini sudah diintegrasikan di antaranya dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), Kementerian Dalam Negeri. Integrasi ini diperlukan untuk memvalidasi dan memverifikasi data calon penyelenggaran dengan menggunakan nomor induk dan/atau Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) serta mengintegrasikan data kependudukan dalam proses perizinan.

Meskipun sudah masuk Top 99

Ramli mengaku tidak berpuas diri dengan inovasi dan dampak yang telah ditimbulkan. Untuk semakin memberikan layanan yang prima kepada pelaku usaha, Ditjen PPI Kemkominfo melakukan pengembangan-pengembangan lain seperti Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Pelimpahan Kewenangan, dan Call Center 159.

Dirjen Ramli menceritakan, reformasi birokrasi di Ditjen PPI sudah digaungkan sejak 2013. Namun, saat itu belum sepenuhnya dilakukan secara online dan belum terintegrasi dengan baik antar unit kerja. Reformasi besar-besaran di bidang perizinan dilakukan mulai tahun 2016, dimana dilakukan simplifikasi dan pendelegasian wewenang pemberian izin pada pejabat-pejabat teknis sehingga terjadi pemangkasan birokrasi.

Jika sebelumnya izin harus ditandatangani Menteri, kini didelegasikan kepada pejabat teknis terkait. “Sistem ini kemudian disempurnakan dengan sistem online, yang memberikan manfaat praktis dan percepatan proses serta akurasi dan akuntabilitas,” imbuh Ramli.

 

Sumber : https://thesrirachacookbook.com/